Buntut Persoalan Konstitusional, Militer AS Diminta Tarik Pasukan dari Niger

PARBOABOA, Jakarta - Pejabat Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Antony Blinken mengumumkan bahwa pasukannya akan ditarik dari Niger, Jumat (19/04/2024). 

Pernyataan itu disampaikan Blinken buntut protes masyarakat Niger yang mengecam adanya aktivitas ilegal militer AS yang beroperasi di wilayah mereka. 

Di pihak lain, sejumlah sumber menyebutkan, militer AS diketahui tidak lagi aktif beroperasi setelah kudeta yang menggulingkan Presiden Niger berhaluan demokrasi, Mohamed Bazoum.

Padahal, sebelumnya terdapat lebih dari 1.000 tentara AS yang dikirim ke Niger dan beroperasi di Pangkalan Udara 201 dekat Agadez di Niger Tengah, termasuk pangkalan pesawat nir awak atau drone.  

Kedatangan pasukan AS bermaksud untuk membantu pemerintah Niger dalam upaya melawan militer ISIS dan Jamaah Nusrat al-Islam wal Muslimin (JNIM), yang berafiliasi dengan al-Qaeda di wilayah Sahel.

Mereka juga membantu pelatihan teknik, taktik, dan strategi militer yang digunakan oleh badan intelijen Niger untuk memerangi atau mencegah terorisme.

Dilansir CNN, Juru Bicara Pemerintah Niger, Amadou Abdramane telah mengumumkan bahwa negara mereka membatalkan perjanjian kerja dengan AS yang sudah terbentuk sejak 2012 lalu. 

Ia menuduh para pejabat AS melanggar protokol diplomatik dan tertutup dalam menginformasikan komposisi delegasi. AS juga dinilai melanggar ketentuan konstitusional di wilayah Niger. 

Sikap AS, demikian ungkap Abdramane, bersifat tidak adil secara substansi dan tidak memenuhi aspirasi dan kepentingan masyarakat Niger.

Ia menyampaikan bahwa Niger menyesali niat delegasi Amerika untuk menolak hak kedaulatan negara tersebut dalam memilih mitra yang mampu membantu melawan terorisme.

Sebelum AS, Niger pada Juli 2023 telah menuntut penarikan diri militer Prancis dari negaranya menyusul penggulingan Presiden Mohamed Bazoum. Namun AS tetap mempertahankan pangkalan drone di bagian utara dengan total 1.000 tentara.

Terkait hal ini, Abdramane mengatakan pemerintah menganggap kehadiran pasukan AS di wilayah Niger sebagai tindakan ilegal karena tidak disetujui secara demokratis.

Kehadiran militer AS, lanjutnya, memberikan kondisi yang tidak menguntungkan, khusus dalam hal kurangnya transparansi mengenai kegiatan militer.

Selain alasan konstitusional tersebut, Niger juga mengecam sikap merendahkan dari delegasi AS. 

Dalam kunjungan ke negara Afrika Bagian Barat ini, pasukan AS dinilai tidak mengikuti protokol diplomatik. 

Selaku tuan rumah, Niger bahkan tidak diberitahu tentang komposisi delegasi, tanggal kedatangan atau agenda militer AS.

Sebagai kelanjutan dari protes-protes tersebut, pihak Niger yang diwakili oleh Perdana Menteri Ali Lamine Zainie, Jumat (19/04/2024) telah bertemu dengan Wakil Sekretaris Negara AS, Kurt Campbell.

Campbell sepakat untuk menarik pasukannya dari ibu kota Niamey dalam beberapa hari mendatang. 

Sementara Zainie, seperti dilansir Reuters mengharapkan agar kemitraan dengan AS dapat terus berlanjut dan berusaha membedakan situasi ini dengan situasi Prancis. 

Di pihak lain, sejumlah pengamat menyebut, penarikan diri AS dari wilayah Niger memberi dua pengaruh berbeda.

Pertama, pengaruh bagi Niger. Menurut pengamat, ketiadaan pasukan AS akan memberi peluang pada beroperasinya kembali terorisme dan kaum jihadis di wilayah tersebut. 

Meski Niger di satu pihak telah membangun hubungan diplomatik dengan Iran dan Rusia, ketiadaan pasukan AS tentu memberi pengaruh pada melemahnya sistem pertahanan negara tersebut dalam menghadapi gencatan kelompok jihadis.

Selama dua dekade terakhir, Niger menjadi salah satu episentrum beroperasinya kelompok jihadis dan kaum Islam ekstrim kanan. 

Ketiadaaan pasukan AS dengan kekuatan yang diakui dunia akan menjadi peluang bagi kelompok jihadis dan kaum Islam ekstrim kanan untuk menguasai negara tersebut.

Kedua, pengaruh bagi AS. Para pengamat politik dan ekonomi menilai, penarikan pasukan AS dari Niger akan berdampak pada hubungan diplomatik antara kedua negara tersebut.

Negara Paman Sam itu akan kehilangan pengaruhnya di Niger yang dalam konteks global menjadi negara terpenting secara politik dan ekonomi di Afrika Barat. 

Melemahnya pengaruh AS di Niger, akan menyulitkan mereka dalam mengeksplorasi kebutuhan pada sektor politik dan ekonomi.

Publik sedang menanti dinamika yang dimainkan oleh para elit AS dan Niger. Keputusan yang dihasilkan akan memberi pengaruh pada perkembangan kedua negara itu kelak.